JAKARTA - Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, memberikan pendapatnya mengenai Pilkada tak langsung melalui DPRD yang diwacanakan DPR RI melalui RUU Pilkada.
Nusron berpandangan hakekat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dimana kedaulatan rakyat adalah esensi demokrasi paling hakiki. "Dalam demokrasi, obyek-subyeknya adalah rakyat. Principal-agent-nya juga rakyat. Pilkada langsung dalam demokrasi Indonesia sesungguhnya sudah on the track dalam demokrasi dan menegakkan kedaulatan rakyat," kata Nusron di Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Menurut Anggota DPR RI ini, Pilkada tidak langsung merupakan bentuk praktek oligopoli dan kartel politik melalui sekelompok elite yang bernama DPRD dan pimpinan partai.
"Pilkada tidak langsung merupakan bentuk dominasi dan hegemoni kepentingan elite terhadap kepentingan dan kedaulatan rakyat," kata Nusron.
Dijelaskan lagi-lagi rakyat akan disandera dan hanya dijadikan basis legitimasi elite. Seharusnya rakyat justru diajak partisipasi dalam proses politik.
"Selama ini dipilih langsung rakyat saja, banyak yang abai dan korup. Apalagi kalau dipilih DPRD, pasti output kepemimpinannya merasa tidak mempunyai urusan dan peduli dengan kerakyatan dan kemasyarakatan."
Namun pada sisi lain Nusron juga mengakui memang dalam prakteknya Pilkada langsung mempunyai efek yang kurang baik, seperti politik uang, mobilisasi birokrasi dan gesekan antar warga.
"Namun sejalan dengan waktu, memang harus ada perbaikan dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana Pilkada langsung yang murah, efektif dan mengakui hak-hak rakyat," katanya.
Tetapi bagaimanapun juga plus-minusnya, Nusron mengatakan dalam proses pertumbuhan demokrasi, Pilkada langsung tetap lebih banyak manfaatnya karena memberikan kesempatan rakyat untuk mempunyai beragam pilihan.
"Kalau pilkada mau tidak langsung, kenapa tidak pilkades saja dihapus? Kalau alasannya efisien?" ujar Nusron.
Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Kamis, 11 September 2014
